Bontang, 6 Agustus 2025 — Dalam upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, Pengadilan Negeri Bontang menjalin kerja sama strategis dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Bontang. Penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dilaksanakan pada 6 Agustus 2025, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bontang.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung aksesibilitas dan layanan yang setara bagi masyarakat penyandang disabilitas, khususnya dalam proses hukum dan pelayanan publik di lingkungan peradilan. Ruang lingkup perjanjian ini mencakup pelatihan pegawai tentang pemahaman dan pelayanan terhadap difabel, pendampingan penerjemah bahasa isyarat, serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung inklusi.

Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Rahmat Dahlan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata implementasi prinsip access to justice for all sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

“Peradilan harus dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kerja sama ini menjadi langkah penting agar pelayanan di pengadilan benar-benar inklusif dan tidak diskriminatif,” ujar beliau.

Sementara itu, Kepala SLB Negeri Kota Bontang, Imas Nurfathonah, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan pihaknya dalam memberikan dukungan profesional, baik melalui tenaga pendidik maupun peserta didik yang memiliki keahlian khusus dalam bidang disabilitas.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan ekosistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA...!

#PNBontang
#PTKaltim
#DirjenBadilum
#MahkamahAgungRI
#SLBNegeriBontang
#MoULayananBagiPenyandangDisabilitas

Bontang – Kamis, 24 Juli 2025 — Dalam upaya mendorong peningkatan mutu pelayanan dan akuntabilitas lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melaksanakan asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Bontang.

Asesmen yang berlangsung selama satu hari tersebut bertujuan untuk menilai implementasi standar mutu pelayanan pengadilan, baik dari sisi manajemen administrasi perkara, pelayanan publik, hingga efisiensi kerja internal. Tim asesor dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur hadir langsung untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap seluruh unit kerja di lingkungan PN Bontang.

Ketua Pengadilan Negeri Bontang dalam sambutannya menyampaikan bahwa asesmen AMPUH merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. “Melalui asesmen ini, kami dapat terus berbenah dan memastikan bahwa pelayanan hukum kepada masyarakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Sertifikasi AMPUH sendiri merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI melalui badan peradilan umum, sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan berkelanjutan terhadap pengadilan umum tingkat banding dan  pertama. Dengan pelaksanaan asesmen ini, diharapkan Pengadilan Negeri Bontang semakin siap menjadi institusi peradilan yang unggul, tangguh, dan berintegritas.

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA...!

#PNBontang
#PTKaltim
#DirjenBadilum
#MahkamahAgungRI
#Pengawasan
#Pembinaan
#SertifikasiAMPUH

Tingkatkan Efisiensi Pengiriman, PT Pos Bontang Gelar Sosialisasi Surat Tercatat di PN Bontang.

Bontang, 16 Juli 2025 — Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pengiriman dokumen resmi, PT Pos Indonesia Cabang Kota Bontang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi layanan Surat Tercatat di Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa, 16 Juli 2025. Kegiatan ini mengusung tema "Tingkatkan Efisiensi Pengiriman, PT Pos Bontang Gelar Sosialisasi Surat Tercatat di PN Bontang." Sosialisasi dilaksanakan di ruang sidang utama dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, para hakim, pejabat struktural, serta petugas bagian kepaniteraan dan umum. Tim dari PT Pos Bontang yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Cabang, memaparkan secara rinci mekanisme pengiriman surat tercatat, manfaat layanan, hingga prosedur pelacakan pengiriman melalui sistem daring.

Dalam sambutannya, perwakilan dari PT Pos Bontang menyampaikan bahwa layanan surat tercatat merupakan solusi yang efektif dan terjamin dalam mendukung kebutuhan administrasi peradilan, khususnya dalam pengiriman relaas panggilan sidang, pemberitahuan putusan, maupun surat menyurat resmi lainnya. Selain itu, layanan ini juga memberikan bukti pengiriman dan penerimaan yang sah secara hukum. Ketua Pengadilan Negeri Bontang menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini dan berharap kolaborasi antara pengadilan dengan PT Pos Indonesia dapat terus ditingkatkan untuk mendukung percepatan layanan publik yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan aparatur Pengadilan Negeri Bontang dapat semakin memahami prosedur pengiriman surat tercatat serta mampu mengoptimalkan penggunaan layanan pos dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan secara lebih efisien.

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, BISA...!

#PNBontang
#PTKaltim
#DirjenBadilum
#MahkamahAgungRI
#SosialisasiSuratTercatat
#MA&PTPOSIndonesia